Badan Kesbangpol Kota Batam bekerja sama dengan IOM telah mengadakan kegiatan Sosialisasi bagi Masyarakat tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Sosialisasi dimoderatori oleh Nining (Kasi Penanganan Konflik Sosial, Kesbangpol Kota Batam) dengan narasumber yakni Riama Manurung S.H., M.H (Kaban Kesbangpol Kota Batam), Melisa Sidabutar (UNHCR Cabang Tanjung Pinang), Anastasia Wijayanti (IOM Tanjung Pinang), dan Briptu Octo Imaddudin (Anggota Subnit POA Satintelkam Polresta Barelang). Sosialisasi dihadiri oleh sekitar 25 orang diantaranya perwakilan setiap kecamatan, perwakilan berbagai dinas di lingkup Pemkot Batam, perwakilan ormas, dan jajaran Kasuari 3. Batam, Senin (07/03/2022).

Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam Riama Manurung S.H., M.H mengatakan Per November 2021, jumlah pengungsi di Kota Batam mencapai 484 orang, dimana 345 orang diantaranya merupakan Refugees asal Afghanistan. Sebagai refugees yang mayoritas, refugees Afghanistan cenderung berani untuk mengganggu Kamtibmas di Kota Batam dengan dalih menuntut percepatan resettlement. Berdasarkan Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Pemerintah Kota Batam berperan dalam penempatan Pengungsi yakni menentukan tempat penampungan bagi pengungsi (pasal 26 ayat 1) dengan kriteria diantaranya dekat dengan fasilitas kesehatan dan ibadah, berada pada satu wilayah kab/kota dengan rudenim, serta kondisi keamanan yang mendukung.

Dalam perpres tersebut juga diatur kewajiban para refugees seperti mematuhi tata tertib di tempat penampungan, mematuhi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan ketentuan lainnya. Namun realitanya, refugees asal Afghanistan kerap tidak mematuhi berbagai aturan tersebut meski sudah dilakukan berbagai tindakan preventif dan represif terhadap mereka. Beliau juga menambahkan bawasannya Pemerintah Kota Batam telah membentuk Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri atas dasar SK Walikota Batam No. KPTS.258/HK/II/2021 dengan tugas diantaranya melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi, melakukan tidanakan oengamanan bagi pengungsi yang melanggar Tata Tettiba dan peraturan yang berlaku, menindaklanjuti laporan masyarakat, melaksanakan sosialisasi, dan mengevaluasi pemenuhan kebutuhan pengungsi.

Sementara itu Pihak UNHCR Melisa Sidabutar mengatakan bahwa Sesuai dengan SOP dari UNHCR Pusat, bahwa UNHCR yang berada di setiap cabang/kewilayahan Kota tidak diijinkan untuk menemui Pengungsi di lokasi Demo, namun kami dapat melakukan Pertemuan dengan beberapa perwakilan pengungsi terkait dengan tuntutan resettlement.

Kemudian Pihak IOM Tanjung Pinang Anastasia Wijayanti menjelaskan Kondisi pengungsi di Indonesia saat ini ialah menunggu dan menjalani proses verifikasi untuk resettlement. Namun sebagian besar mereka telah menunggu bertahun – tahun dengan situasi ketidakpastian yang sangat panjang, dimana sekitar 42 % pengungsi telah berada di Indonesia selama 7 – 8 tahun sehingga menimbulkan frustasi dan stress. Sementara itu, pengungsi juga tidak bisa mengakses hak hak dasarnya seperti bekerja, menerima pendidikan secara penuh ataupun berkarya. Kondisi tersebut menyebabkan para pengungsi ketergantungan dengan lembaga yang bisa memberikan bantuan. Terlebih lagi, pengungsi memiliki tantangan dikarenakan tidak ada status hukum sehingga kesulitan mengakses kebutuhan akan perlindungan. Pandemi Covid-19 semakin menambah kerentanan pengungsi yakni dalam hal sulitnya mengakses fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan keterbatasan bahasa, deprioritas dalam pelayanan kesehatan, terbatasnya akses kesehatan untuk kondisi medis yang kronis dan mengalami gangguan jiwa, dan keengganan untuk mencari layanan kesehatan dikarenakan takut akan stigma dari masyarakat.

Sejak Januari 2020 hingga Oktober 2022, total ada 414 pengungsi yang mendapat perawatan psikiatri. Terdapat peningkatan sebesar 27 % jumlah pengungsi yang dirujuk untuk perawatan psikiatri pada tahun 2021, dibandingkan dengan rujukan ke psikiater pada 2020. Di tahun 2021, terdapat 17 pengungsi yang dirujuk dikarenakan percobaan bunuh diri.

Briptu Octo Imaddudin (Anggota Subnit POA Satintelkam Polresta Barelang) menambahkan Situasi Kamtibmas Kota Batam cukup terganggu dengan adanya AUR yang kerap dilakukan pengungsi dari Afghanistan setiap minggunya. Hal tersebut mendapatkan kecaman dan penolakan keras dari Aliansi Masyarakat Peduli Batam (AMPB) yang dikoordinatori oleh Udin Pelor dengan melaksanakan Aksi tandingan di depan Kantor Walikota & Kantor DPRD, dengan tuntutan meminta Pemkot Batam dalam hal ini Kesbangpol Batam untuk merelokasi tempat pengungsian dipindahkan ke sebuah pulau. Pihak kepolisian menindak tegas para Pengungsi yang melakukan perbuatan tindak pidana sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia, dan sejauh ini pihaknya telah melakukan penindakan kepada pengungsi yang melakukan pelanggaran seperti membawa sepeda motor yang melanggar Aturan UU. No. 29  Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan Angkutan Jalan (Tidak memiliki Drive License / SIM) dan melanggar Tata Tertib Rudenim.

Selain itu, pihak Kepolisian juga tidak pernah memberikan izin terkait pelaksanaan AUR yang dilakukan oleh Pengungsi Afghanistan. Oleh karenanya, pihaknya meminta Satgas PPLN dengan leading sector Kesbangpol Kota Batam untuk dapat mengambil langkah tegas dan terukur apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan para pengungsi seperti AUR yang dilakukan setiap minggu. Terdapat aduan masyarakat bahwa telah ditemukan salah satu Pengungsi Afghanistan yang berasal dari Rudenim AND Sekupang, a.n. Ahmad Afzali yang melakukan Pelanggaran berupa berjualan disebuah warung di Pantai Tanjung Pinggir Sekupang, Kota Batam. Atas hal tersebut, pihaknya meminta personel Rudenim Sekupang untuk melakukan pengawasan lebih ketat dan memberlakukan sanksi terhadap yang bersangkutan sesuai tata tertib rudenim.

Berikut dilampirkan Materi dari Webinar Sosialisasi bagi Masyarakat tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.